TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN KEDIRI

by Admin, Posted on: 25 Apr 2019, 09:06

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kediri, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Nomor : 188/005/418.28/2017 Tgl. 3 - 1 - 2017 , ttg. Penjabaran Fungsi Eselon IV Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  3. Kelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  6. Pembinaan UPTD; dan
  7. Pelaksanaan administrasi koperasi, Usaha Mikro daerah Kabupaten.

 

  1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
  1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan Usaha Mikro;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan Usaha Mikro;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro;
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

  1. Sekretaris
  1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
  2. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
  3. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
  4. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
  5. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang koperasi dan Usaha Mikro;
  6. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
  7. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
  8. pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
  9. penyusunan profil dinas; dan
  10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

 

  1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
  1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

 

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

 

  1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
  1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standardisasi organisasi dan tatalaksana Koperasi dan Usaha Mikro, penyuluhan, fasilitasi advokasi dan hukum serta melakukan bimbingan pengawasan, kepatuhan dan akuntabilitas Koperasi.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
        1. penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan Koperasi;
        2. pelaksanaan penyuluhan Perkoperasian;
        3. pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan  anggaran dasar Koperasi, pembubaran Koperasi, izin Usaha Simpan Pinjam dan izin pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
        4. pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana Koperasi;
        5. pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan  dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta falilitasi penyelesaian permasalahan Perkoperasian;
        6.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kelembagaan Koperasi; dan
        7. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai 3 seksi yaitu:

  1. Kepala Seksi Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan standardisasi pelayanan, penyuluhan, pembentukan dan pendirian koperasi, perubahan  anggaran dasar Koperasi, pembubaran Koperasi;
  2. memproses izin Usaha Simpan Pinjam dan izin pembukaan kantor cabang Koperasi;
  3. melaksanakan pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana Koperasi;
  4. melaksanakan standardisasi pelayanan Koperasi; dan
  5. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum mempunyai tugas :
    1. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi;
    2. menyiapkan bahan penyusunan materi dan pelaksanaan penyuluhan Perkoperasian;
    3. menyiapkan bahan advokasi dan konsultasi hukum di bidang Perkoperasian;
    4. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan/ kasus Perkoperasian;
    5. menyiapkan bahan standardisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi dengan badan usaha lain; dan
    6. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

3.   Kepala Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan, mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabiltas, kepatuhan dan audit Koperasi;
  2. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan Koperasi dan penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
  3. melaksanakan penerapan akuntabilitas Koperasi;
  4. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  5. melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;
  6. melaksanakan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada Koperasi; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Bidang  Produksi dan Restrukturisasi Usaha
  1. Bidang  Produksi dan Restrukturisasi Usaha,  mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi dan pemasaran di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan wirausaha baru dan Usaha Mikro.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai fungsi:
    1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil;
    2. pelaksanaan kebijakan teknis  pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk;
    3. pengembangan, pemetaan kondisi dan peluang, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha, serta pengembangan investasi usaha baru bagi Usaha Mikro;
    4. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta  pembinaan dan pelaksanaan  usaha  di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, serta penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan wirausaha baru Usaha Mikro;
    5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil; dan
    6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai 3 seksi yaitu :

  1. Kepala Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas:
  1. menyiapkan konsep kebijakan pengembangan dan penguatan usaha;
  2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan penguatan usaha;
  3. mengelola kegiatan pusat pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro;
  4. melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan usaha; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas :
  1. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas produksi di sektor riil Koperasi, Usaha Mikro;
  2. melaksanakan peningkatan standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual produk Koperasi, Usaha Mikro;
  3. melaksanakan penguatan jaringan usaha; dan
  4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas :
  1. melaksanakan pemetaan kondisi dan peluang usaha;
  2. melaksanakan pendampingan usaha;
  3. melaksanakan penguatan dan perlindungan usaha;
  4. mengembangkan investasi usaha baru Koperasi, Usaha Mikro; dan
  5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran
  1. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran, mempunyai tugas melakukan fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam konvensional dan syariah, serta pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi, melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran produk.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembiayaan dan Pemasaran,  mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat, serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan informasi dan jaringan pemasaran;
  2. pelaksanaan fasilitasi permodalan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan pengembangan wirausaha;
  3. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi;
  4. pelaksanaan fasilitasi penjaminan kredit;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
  6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai 3 seksi yaitu :

  1. Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan, Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran, mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang fasilitasi permodalan, Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro;
  2. menyiapkan bahan bimbingan akses permodalan fasililtasi bantuan dan kredit dana pemerintah;
  3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran;
  4. melaksanakan fasilitasi perkuatan permodalan bantuan dan kredit dana pemerintah, serta fasilitasi kerjasama antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Stakeholder;
  5. melaksanakan monitoring, evaluasi, pemantauan dan pengendalian dana bergulir, serta pelaksanaan kerjasama Koperasi dan Usaha Mikro dengan Stakeholder;
  6. melaporkan keuangan asset dana bergulir; dan
  7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam, Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengembangan organisasi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha;
  2. menyiapkan bahan pemberdayaan kerjasama dengan instansi terkait untuk pengembangan usaha simpan pinjam;
  3. memfasilitasi pengembangan kerjasama antar KSP/USP-Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan perkuatan tata kelola dan manajemen resiko usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha;
  6. mengelola kegiatan pusat pengembangan pemasaran Koperasi, Usaha Mikro;
  7. melaksanakan monitoring, pemantauan dan analisa kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

  1. Kepala Seksi Pembiayaan, Jasa Keuangan dan Promosi mempunyai tugas :
  1. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan, jasa keuangan dan rumusan kebijakan di bidang Promosi;
  2. menyiapkan bahan petunjuk teknis jaringan usaha dan kemitraan/linkage program lembaga perbankan dan non perbankan dengan lembaga KSP/USP-Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
  3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Promosi;
  4. melaksanakan fasilitasi kredit perbankan dan penjaminan kredit;
  5. melaksanakan fasilitasi pengembangan jasa keuangan asuransi dan anjak piutang dan sekuritisasi asset Koperasi dan Usaha Mikro;
  6. melaksanakan bimbingan dan advokasi perpajakan Koperasi dan Usaha Mikro;
  7. melaksanakan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura;
  8. melaksanakan pemetaan potensi pasar dan kegiatan promosi produk-produk Koperasi, Usaha Mikro di dalam dan luar negeri;
  9. melaksanakan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.